Dalam wawancara di TV, Wakil Menteri Agama Nassarudin Umar sempat menyebut pihak yang tidak taat terhadap keputusan pemerintah dalam penentuan awal puasa dianggap tidak mengakui Ulil Amri. Hal ini rupanya dipersoalkan oleh salah satu tokoh pemuda Muhammadiyah.
Muhhamad Izzul Muslimin, mantan ketua umum pemuda PP Muhammadiyah tidak terima terhadap pernyataan itu dan merasa terintimidasi.
"Pernyataan Wamenag yang mengatakan mereka yang tidak mematuhi keputusan pemerintah berarti tidak taat pada Ulil Amri itu sangat provokatif. Saya sebagai warga Muhammadiyah merasa terintimidasi dalam menjalankan puasa," ujar Izzul saat dihubungi detikcom, Senin (8/7/2013).
Wamenag menyatakan hal itu dalam Talk Show di TVOne semalam. Saat itu memang dibahas topik perbedaan penentuan awal puasa.
"Rakyat butuh kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, maka dari itu saya sebagai pribadi akan melaporkan hal ini ke Komnas HAM," tambah Izzul.
Saat dikonfirmasi perihal pernyataan tersebut, Wamenag Nassarudin Umar menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya pernyataan semalam tidak ada maksud untuk memojokkan salah satu Ormas.
"Saya minta maaf jika saya keliru dalam membahasakan maksud, sama sekali tidak ada maksud untuk memojokkan salah satu Ormas," kata Nassarudin.
Wamenang juga menjelaskan posisi Kementrian Agama bukanlah penentu awal puasa, penentuan itu berdasarkan sidang Isbat yang dihadiri semua Ormas Islam. Kemenag hanya memfasilitasi penyampaian pandangan dari berbagai Ormas dan membuat keputusan bersama dalam menentukan awal Ramadhan.
"Semalam saya hanya menyatakan, jika ada pihak yang tidak mengikuti peraturan pemerintah, sama saja tidak mematuhi Ulil Amri. Boleh kita tidak bersama menjalankan puasa, tapi jangan ada embel-embel tidak mengakui Ulil Amri, itu nanti bisa terkesan mendelegitimasi pemerintah," tambah Nassarudin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar